PEMBAHASAN
A.
Pengertian Masyarakat Madani
Kata “Madani” berasal dari
bahasa arab yang artinya civil atau civilized (beradab). Tammadun berarti
civilization peradaban. Istilah masyarakat madani adalah terjemah dari civil society
atau civilized society (dalam kamus civil juga bisa berarti civilized)[1]
Masyarakat madani sering juga disebut sebgai masyarakat yang moderat,
namun lebih mengedapankan cara berpikir yang rasional dan terkesan menolak
hal-hal yang belum pernah dilihat dan dipercayainya. Tetapi masyarakat seperti
ini sangat cocok jika diterapkan di Negara-negara maju. Karena kebanyakan
Negara yang maju baik dilihat dari segi infrastruktur, ekonomi, politik dan
budaya sangat mengdepankan pikiran dan akal unutuk menghadapi perkembangan
teknologi yang berkembang semakin pesat di masa sekarang.
Didalam struktur masyarakat madani terdapat berbagai macam golongan
masyarakat yang berdasar pada keikutsertaannnya dalam kemajuan Negara yang
ditinggalinya dan dijadikan tempat domisilinya. Ad yang berperan setengah, da
nada yang berperan aktif dalam memjuakan negaranya melalui berbagai cara yang
dilakukan sebagai upaya berpartisipasi mengabdi pada negaranya.
B.
Masa civil society di Indonesia
Tranformasi Sosial dan kultural
civil society di Indonesia mendatangkan tatanan dan tantangan baru bagi suatu masyarakan
yang berfalsafahhidup bhineka tunggal ika. Gejala ini tersingkap dari fenomena
paradoksal antara kemajemukan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat.
Kecenderungan beberapa pihak untuk menonjolkan keseragaman dan memperkosa
keunikan dalam kemajemukan, terasa dalam era formasi bansa. Akibatnya
fundamental option untuk mengakui dan menhargai perbedaan atau kemajemukan
dalam civil society mengalami krisis besar yang tak terbayangkan sebelumnya.
Rentelan krisis sosial sebagai
buah tak langsung dari sistem penjajahan semu orde baru menunjukkan, civil
society kita sedang dilanda perebutan kuasa dalam hampir semua sektor hidup.
Masyarakat lokal dari berbagai daerah merasa, sudah tiba saatnya mengalami alih
kekuasaan mereka yang selama ini memperpnjang tangga mereka para orba yang
merugikan massyarakat lokal. Bukan sedikit kekayaan alam yang di borong di luar
daerah pemilik tambang. Distinksi antara putra daerah dan non putra daerah
semakin jelas dalam ajang pemilihan pemimpin daerah setelah orba jatuh secara
formal (1998) dikumandangkan dalil berbagai kekuasaan secara adil dan seimbang
dikalangan etnis lokal supaya putra daerah yang selama ini tersingkir dari
ajang pemerintahan mulai bangkit dan menggambil bagian aktf dalam sistem
pemerintahan unsur konflik etnis ikut dipertimbangkan.
Gejala sosial yang paling
mencorok dan mengyayat hati dalam civil society kita adalah tidakadilan sosial
masyarakat kita.[2]
Ketidak adilan menimbulkan suatu tatanan sosial yang serba merugikan perbaikan
civil society sebab dalam hidup sosial ini benar-benar dihianati dan
dipermainkan penguasa. Gejala sosial yang memperihatinkan ini sebenarnya sudah
ada pada masa Orba. Akibatnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin,
antara yang pintar dan yang bodoh, antara penguasa dan rakyat jelata, dan
antara pelaksanaan hukum dan prekan amat jelas dalam hidup bermasyarakat.
Defanco ketidakadilan sosial
ini telah menimbulkan tragedi perebutan kekuasaan antarelite politik atau
antarelite kelompok sisial dalam masyarakat belakangan ini, karena penguasa
politik dalam masyarakat akan lebih dihormati akan lebih mudah meraup duit
karena ada setumpuk dana taktis pada ala orba.
Nilai-nilai dasar lain dalam
hidup sosial terjepit karena keadilan sosial tidak sunguh-sungguh ditegakan
pemerintahan. Masyarakat tidak bisa menikmati keadilan sosial itu. Yang
berkuasa yang berduit tebal, yang cerdik dan yang pintar bermain terlibat aktif
dalam perebutan kekuasaan.[3]
Beberapa etika penegak hukum
antara lain:
1.
Sebagian
masyarakat kita sedang mengalami masa reformasi sebagai eforia.
2.
Berlatar
belakang mentalitas orba, ternyata masa eforia ini memanjangkan masyarakat
kita.
3.
Warga
masyarakat mulai kehilangan peran dan fungsi sosial yang semestinya.
Relativan masa depan civil
society tergantung banyak pribadi manusia di Indonesia yang lebih beradab lebih
brmoral dan menjunjung tinggi ketentuan hukum positif. Tanpa kerjasama yang
sungguh-sungguh untuk memberantas firus KKN dan menciptakan lingkungan yang
lebih baik dan bersih, maka civil society kita akan sulit menghindari berbagai
konflik dalam perebutan kekuasaan yang sedang terjadi.
C.
Keterkaitan antara Masyarakat Madani
dan Investasi Demokrasi
Sekalipun semangat yang utuh
dari masyarakat madani, namun tidak berarti bahwa cahaya
hikmah dan pancarkannya kemudian padam sama sekali. Konsep-konsep negara modern
saat ini jika kita telusuri sejarahnya dengan jujur dan objektif banyak sekali
yang berasal warisan masyarakat madani ajaran Nabi.
Tantangan demokrasi antara
lain:
Tantangan masa depan demokrasi di negara kita ialah
bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk
mewujudkan nilai-nilai madani. Dengan kata lain, tantangannya ialah bagaimana
mengupayakan agar jiwa dan semangat madani benar-benar menjadi pandangan hidup
( way of life) Dalam kehidupan sehari-hari dengan mengutip sumber-sumber
kontemporer beberapa buktah penting pandangan hidup demokrasi yaitu:[4]
1.
Pentingnya
kesadaran dan kemajemukan atau pluralisme.
2.
Dalam
peristilahan politik degara kita dikenal dalam istilah “musyawarah”.
3.
Tantangan
nyata bagi kita sebagai bangsa Indonesia yaitu bahwa selama kita merdeka
sekitar setengah abad ini kita belum pernah hidup selain dibawah pimpinan bapak
bangsa ( dulu Bung karno, dan baru saja kita lepas dari pak Harto).
4.
Ungkapan
“tujuan menghalalkan cara mengisaratkan suatu kutuka kepada orang yang berusaha
meraih tujuannya dengan cara-cara yang tidak peduli kepada pertimbangan moral.
5.
Permufakatan
yang jujur dan sehat adalah hasil akhir musyawarah yang juga jujur dan sehat.
6.
Dari
sekan banyak unsur kehidupan bersama yang baik ialah terpenuhinya keperluan
pokok, yaitu pangan, sandang, dan papan.
7.
Kerjasama
dan sikap antar warga masyarakat yang saling mempercayai iktikad baik
masing-masing kenudian jalin
dukung-mendukung secara fungsional
antara berbagai unsur kelembagaan masyarakat yang ada merupakan segi penunjang
efisiensi untuk demokrasi.
8.
Dalam
percakapan sehari-hari kita bisa bicara tentang pentingnya pendidikan demokrasi.
9.
Demokrasi
bukanlah sesuatu yang akan terwujud bagaikan jatuh dari langit, namun menyatu
dengan pengalaman nyata dan eksperimentasi kita sehari-hari yang boleh jadi
melibatkan proses-proses itu kita akan tumbuh bersama menjadi lebih dewasa.
Demikian itu kurang lebih
pokok-pokok pandangan hidup demokratif. dari itu dapat dipahami bahwa
demokrasipun bukan semata-mata masalah prosedual, tetapi masalah prinsipil,
karena merupakan suatu pandangan hidup bangsa.
D. Masyarakat
Madani sebagai Kritik dan Syarat Demokrasi
Istilah masyarakat madani
sebenarnya hanya salah-satu diantara beberapa istilah lain yang seringkali
digunakan orang dalam pennerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, padaan kata
civil society. Disamping masyarakat madani padaan kata lainnya yang sering
digunakan adalah masyarakat warga negara atau masyarakat kewarganegaraan,
masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya.
Pemaknaan
lain masih menurut Nurcholish madjid, kata “madani” dalam bahasa arab dapat
juga diterjemahkan sebagai kota. Dengan demikian masyarakat madani berarti
masyarakat kota.[5]
Prasyarat
Demokrasi:
Berbagai
perkembangan yang berlangsung di belahan dunia dewasa ini, termasuk di
Indonesia tak pelak telah menunjukkan bahwa di mana-mana orang mulai menyadari
pentingnya keterbukaan politik. Gagasan masyarakat madani dapat dikatakan
merupakan reaksi bagi kecendurungan berbagai analisis politik di Indonesia.
Pendekatan negara yang banyak berkembang terutama dalam melihat realitas kepolitikan
Orde Baru. Pendekatan ini boleh dikatakan bahkan cukup mendominasi berbabai
diskursus politik yang ada sepanjang lebih dari 3 dekade terkhir dalam konteks
ini, menurut pendekatan konsep negara tersebut eksistensi negara digambarkan
sebagai faktor determinal dan dianggap paling menentukan proses politik yang
berjalan selama Orde Baru.
Pendekatan
negara, meskipun diakui menjelaskan realitas politik Indonesia tetapi disisi
lain memiliki sejumlah kelemahan yaitu :
1.
Ia
terlalu menekankan peranan negara seolah-olah sebagai aktor yang paling
menentukan dalam kehidupan berpolitik.
2.
Cenderung
memproduksi proses politik dengan melihatnya semata sebagai proses kelembagaan
yang bersifat formal regalistis.
3.
Terkesan
lebih melihat fenomena politik sebagai realitas pergulatan kepentingan
dikalangan elit dalam upaya mempengaruhi merebut atau mempertahankan kekuasaan
di tingkat negara.
4.
Lebih
meletakan perhatian pada artikulasi dan aktivitas kelembagaan
negara, maka
perhatian terhadap dinamika yang terjadi di level masyarakat, diluar negara
seringkali amat diabaikan.
[1] Isamil SM dan Abdul Mukti, pendidikan Islam:
Demokratisasi dan Masyarakat Madani (Semarang: Pustaka Pelajar, 2000), hal.
86.
[2] Abdul Razak, Buku
Suplemen Pendidikan Kewarganegaraan: Civid Education ( Jakarta:
Premada Media, 2004), hal. 201.
[4] Ibid, hal 204
[5] Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani (Jakarta: Fajar Interpratama,
1999), hal. 6.
No comments:
Post a Comment